Google Scholar

Jurnal Manajerial September 2009
22 April 2010

AKUNTANSI KONSTRUKSI UNTUK PERUSAHAAN PROPERTY DAN DEVELOPER

Andriani Widiarti
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Seiring dengan terkenalnya kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, maka semakin banyak bermunculan pula lembaga pendidikan baik formal maupun informal di kota yogyakarta. Begitu juga dengan populasi pelajar dan mahasiswa di yogyakarta dimana setiap tahunnya mengalami kemajuan yang pesat.
Dengan bertambahnya populasi pelajar & mahasiswa serta peningkatan minat orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya di kota pelajar ini, membuat perusahaan developer & property semakin berpeluang membuka lahan perumahan di kota yogyakarta. Baik untuk pangsa pasar kelas menengah maupun menengah keatas.
Dan tidak dipungkiri, memang usaha di bidang property & developer di kota yogyakarta ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Dari hasil laporan perkembangan perekonomian daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Bank Inonesia Yogyakarta, dilaporkan bahwa sektor bangunan pada tahun 2009 tumbuh hampir 3,91% lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan di sektor bangunan adalah peningkatan permintaan produk property.

Semakin meningkatnya permintaan produk property inilah, yang membuat perusahaan property & developer kewalahan untuk mengerjakan sendiri bangunan perumahan tersebut. Sehingga oleh perusahaan property & developer di sub kan lagi kepada kontraktor, yang lebih dikenal dengan sebutan sub kontraktor.

Kata Kunci: Akuntansi Konstruksi, Perusahaan Property, Developer

 

Download >> AKUNTANSI KONSTRUKSI UNTUK PERUSAHAAN PROPERTY DAN DEVELOPER

 


PARADIGMA RELATIONSHIP MARKETING: SEBUAH TINJAUAN KONSEP DAN PRAKTEK DALAM BIDANG PEMASARAN

Fauzan Asmara
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Analisis kontribusi pemasaran terhadap bisnis dimulai oleh Joel Dean seorang ahli ekonomi. Kemudian muncul konsep Marketing Mix atau 4P (product, price, place, dan promotion) yang masuk dalam tex book pemasaran pada tahun 1960. Tahun 1985 konsep tersebut diperkuat oleh definisi AMA tentang pemasaran yang diartikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsep penetapan harga, promosi dan distribusi dari ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan individu dan kelompok. Marketing mix berjaya dan terus bertahan sebagai konsep kuat yang mempengaruhi model dan pendekatan dalam pemasaran pada waktu itu. (Christian Gronross, 1994)

Selama dekade tersebut marketing mix menjadi sebuah paradigma yang diperdebatkan oleh para peneliti akademisi pemasaran. Sampai akhirnya banyak yang menemukan kelemahan dari konsep ini dan dampak negatifnya terhadap penelitian dan praktek pemasaran. Penelitian-penelitian berikutnya, khususnya yang dilakukan oleh Nordic School, menemukan bukti bahwa pemasaran adalah sebuah proses interaksi dalam konteks sosial dimana pemasaran mestinya berbasis pada bagaimana membangun dan mengelola hubungan.

Kata Kunci: Paradigma, Relationship Marketing, Pemasaran

Download >> PARADIGMA RELATIONSHIP MARKETING: SEBUAH TINJAUAN KONSEP DAN PRAKTEK DALAM BIDANG PEMASARAN



PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KEINGINAN UNTUK KELUAR (INTENSI KELUAR) DARI SUATU ORGANISASI PADA PERAWAT DI RSI HIDAYATULLAH YOGYAKARTA

Feny Candra Wijayanti
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Sumberdaya manusia dalam organisasi merupakan aspek krusial yang menentukan keefektifan suatu organisasi. Untuk itu, organisasi harus melakukan langkah-langkah manajerial yang tepat dalam merekrut, menyeleksi, dan mempertahankan sumberdaya manusianya agar tidak terjadi tingkat keluarnya karyawan (employee turnover) yang tinggi. Organisasi juga harus dapat memperlakukan karyawannya dangan baik agar karyawan merasa harga diri, kemanusiaan dan kepuasan kerjanya diperhatikan perusahaan, sehingga sikap kerjanya akan semakin positif terhadap atasan, perusahaan, maupun tugas-tugasnya, dan kecenderungan untuk keluar jadi kecil.

Kecenderungan untuk keluar dari organisasi berhubungan negatif dengan kepuasan kerja (Mobley, 1978). Individu yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung untuk bertahan dalam organisasi.

Di samping itu, komitmen karyawan terhadap organisasinya (organizational commitment) juga akan memengaruhi perilakunya terhadap organisasi. Peningkatan komitmen organisasional berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan turnover yang rendah (Meyer et al., 1993).
Dengan demikian, jika terbukti kepuasan kerja dan komitmen organisasional memiliki pengaruh besar terhadap intensi keluar, organisasi tersebut dapat disarankan untuk lebih mengupayakan peningkatan kepuasan kerja dan komitmen organisasional.

Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, Organisasi

 

Download >> PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KEINGINAN UNTUK KELUAR (INTENSI KELUAR) DARI SUATU ORGANISASI PADA PERAWAT DI RSI HIDAYATULLAH YOGYAKARTA

 



POLA PEMBELAAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Kuswindiarti
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Sesuai dengan semangat dan ketegasan pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 dijelaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machstaat ). Hal ini mengandung arti, bahwa negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga - lembaga negara yang lain serta warga masyarakat didalam melaksanakan tidakan - tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Pengertian negara hukum menurut Undang - Undang dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yaitu negara hukum dalam arti material, yang berarti negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai negara hukum yang bertujuan untuk menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, didalamnya hak asasi manusiapun diatur dan dijamin. Psal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pengadilan, Pembelaan

Download >> POLA PEMBELAAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN


ETIKA BERPONSEL

Rahmi Arifiana Dewi
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat hidup semakin mudah, kemudahan memperoleh informasi, kemudahan melakukan komunikasi membuat jarak dan waktu terasa semakin sempit. Ada banyak teknologi yang tepat untuk digunakan dan tepat dalam penggunaan. Namun tidak sedikit pula teknologi yang menyebabkan perubahan pola kehidupan/ perilaku masyarakat, sehingga menimbulkan efek negatif bagi masyarakat disekitar, maupun pengguna teknologi itu sendiri.

Contoh yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat, yakni: penggunaan telephone selular (ponsel). Satu sisi pemanfaatan ponsel sangat membantu untuk keperluan komunikasi saat seseorang dalam kondisi mobile (tidak berada dikantor, dirumah atau disuatu tempat yang menggunakan telephone fix line (kabel)). Namun disisi lain, kemudahan untuk memperoleh ponsel, harga pulsa yang murah, tidak ada edukasi cara penggunaan ponsel, membuat banyak pengguna ponsel tidak mengerti etika berponsel, tidak mengerti saat yang tepat menggunakan ponsel, hingga mengakibatkan efek negatif bagi lingkungan sekitar, seperti:, kebisingan, pertengkaran, kecelakaan, sikap sinis dari orang disekitar, dan lain-lain.

Kata Kunci: Etika, Berponsel,

 

Download >> ETIKA BERPONSEL


 

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP DUGAAN KEJAHATAN
PASAL 359 KUHP DALAM PERKARA LALU LINTAS

Setio Agus Samapto
STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

Didalam kecelakaan lalu - lintas yang dapat menimbulkan luka - luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain itu tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan itulah biasanya yang dijadikan alasan untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses Pengadilan. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka - luka karena kealpaan, maka dalam tindak pidana lalu - lintas dikatagorikan dalam kejahatan dan termasuk dalam tindak pidana biasa. Seluruh tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXI tersebut penyelesaian harus melalui proses Pengadilan dan nantinya ada penjatuhan pidana. Dilihat dari tujuan pidana dimaksud sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah - masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan.


Kata Kunci: Perkara, Pidana, Lalu lintas

 

Download >> PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP DUGAAN KEJAHATAN PASAL 359 KUHP DALAM PERKARA LALU LINTAS



UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM
EKONOMI ISLAM
(Bercermin Dari Kerentanan Sistem Moneter Kapitalis)

Winoto Soekarno
STMIK AMIKOM Yogyakarta


Abstraksi

Krisis keuangan global belakangan di Amerika Serikat, yang dipicu oleh problem suprime mortgage pada dasarnya membuktikan bagaimana kerentanan sistem moneter Kapitalisme yang berporos pada berbagai instrument produk capital market yang bersifat derivatif. Intrument-intrument seperti collateralized debt obligations, hybrid products, credit derivatives, yang kesemuanya berbasis bunga mengandung kerentanan pada satu sisi dan menyuburkan praktek-praktek spekulasi.(Adiwarman, 2008)

Menurut Sofyan S Harahap(2007), jauh sebelum terjadinya krisis subprime mortgage itu, berbagai gejolak pasar uang dan pasar modal sudah kerap kali terjadi di berbagai belahan dunia, karena gejolak tersebut bersifat built in dalam system Kapitalisme. Keberadaan hot money dalam system pasar Kapitalis yaitu banyak bertunpu pada pasar sekunder telah menjadikan rentanitas pasar dapat terjadi setiap saat. Bercermin dari realitas moneter dunia Kapitalis demikian bagaimanakah ekonomi Islam memberikan jawaban atas problematika tersebut. Tulisan singkat ini akan mengurai system dan kebijakan moneter ekonomi Islam dari konsep dasar tentang uang.

Kata Kunci: Uang, Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam

 

Download >> UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM